Pemberantasan Buta Aksara

       Tahukah anda bila jawa tengah menduduki posisi ke 4 provinsi di Indonesia yang masih buta aksara pada tahun 2004.
Dengan melihat fakta tersebut pemerintah provinsi Jawa tengah pada tahun 2004 melakukan pemberantasan buta aksara.
      Program pemberantasan buta aksara tersebut telah dilakukan mulai tahun 2005, akan tetapi pemberantasan buta aksara pada tahun 2005 masih belum memenuhi hasil yang maksimal. Oleh karena itu pemerinta melakukan program buta aksara dengan melibatkan instansi pendidikan baik Negeri maupun Swasta, dengan melibatkan instansi pendidikan pemerintah memberikan subsidi bagi perguruan tinggi yang menerjunkan mahasiswanya untuk Kuliah Kerja Nyata atau KKN dengan program Pemberantasan Buta Aksara.
      Pada tahun 2007 IKIP PGRI Semarang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi untuk program pemberantasan buta aksara di 6 kabupaten yaitu kabupaten Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Purwodadi, dan Blora. (walaupun perguruan tinggi lain juga tetapi jumlah mahasiswa yang diterjunkan IKIP PGRI Semarang yang paling banyak). Sebanyak lebih dari 500 mahasiswa IKIP PGRI Semarang mendapatkan subsidi dari pemerinta, yang sejatinya KKN mahasiswa harus mengeluarkan biaya akan tetapi pada tahun 2007 KKN malah di bayar atau di biayai oleh pemerintah, dengan rincian pada awal sebelum diterjunkan setiap mahasiswa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000, selanjutnya untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) setiap kelompok yang terdiri dari dua mahasiswa mendapatkan uang Rp 200.000, dan juga uang untuk keterampilan, mahasiswa juga mendapatkan upah ketika mengawasi ujian, mengoreksi dan menulis SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) atau sebagai ijazah karena tilah bisa membaca dan menulis.
      Karena ini merupakan program dari pemerintah dan telah diberikan sujumlah dana, KKN terasa sangat membebani para mahasiswa. Beban tersebut meliputi kuota yang harus dipenuhi yaitu stiap mahasiswa harus mendapatkan 10 WB (Warga Belajar) atau warga yang masih buta aksara, ini merupakan tahun kedua dan pada desa yang belum pernah dilaksanakan KKN pemberatasan Buta aksara sebelunya, banyak warga yang menuntut pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pada KKN-KKN sebelumnya, dan juga penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus sesuai dengan pendanaan yang diberikan,.
      Kuota 10 WB harus didapat atau harus mengikuti pelajaran buta aksara dirasa sangat berat karena banyak kendala yang dihadapi diantaranya:
1. Mahasiswa belum mengenal seluk beluk desa sebelumnya, sehingga harus dibantu oleh perangkat desa, itupun mahasiswa harus door to door ke beberapa orang yang dianggap masih buta aksara.
2. Banyak warga belajar yang tidak mau mengikuti karena dengan berbagai alasan dan kesibukan. Salah seorang warga yang ditemui berkata “aduh mas mendingan saya jualan di pasar dapat uang dari pada ikut kayak gini”. Kebanyakan warga lebih mementingkan pekerjaannya dari pada ikutan. Oleh karena itu tanpa adanya pendekatan yang sesuai sulit sekali untuk mendapatkan Warga Belajar.
3. Setelah mendapatkan Warga belajarpun mahasiswa masih kesulitan dalam hal untuk menyesuaikan jadwal mereka agar tetap bisa datang dalam proses belajarnya. Bahkan di kabupaten kendal ada sekelompok mahasiswa untuk menarik warga belajarnya untuk tetap datang yaitu dengan memberikan hadiah malah bahkan ada pula yang memberikan uang.
      Pemberantasan buta aksara ini merupakan tahun kedua dari IKIP PGRI Semarang yang melaksanakan program seperti ini, dan itupun dilakukan tidak pada desa yang telah dilakukan program serupa sebelumnya. Sehingga banyak warga yang masih menuntut pembangunan fisik seperti yang dilakukan pada KKN-KKN sebelumnya, karena KKN sebelumnya melaksanakan program fisik, seperti pembangunan gapuro dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak warga yang belum memahami sehingga itu menjadi beban batin tersendiri ketika dibanding-bandingkan dengan KKN sebelumnya karena meninggalkan kenang-kenangan berupa gapuro, jembatan dan lain sebagainya, dan KKN tahun 2007 hanya meninggalkan SUKMA.
      Penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus disesuaikan dengan pendaan yang diberikan menjadikan penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan menjadi sangat sulit. Hal ini di karenakan segala sesuatu pembelian harus diberikan nota dan dipisahkan antara ATK, Pendanaan awal dengan rincian yang harus sesuai. ATK pun harus sesuai untu pembelian alat tulis keterampilan harus dipisah-pisahkan. Sehingga banyak kelompok mahasiswa yang baru menyelesaikan setelah melakukan perbaikan sebanyak 5 kali bahkan dalam jangka waktu 1 semester atau 6 bulan setelah KKN berakhir.